Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan PKn SMK TA 2014/2015 - foldersoal.com
MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP)
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SMK JAKARTA PUSAT
LOMBA CERDAS CERMAT 4 PILAR KEBANGSAAN
Panitia Lomba
LEMBAR SOAL
Materi Lomba : Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, TAP MPR, NKRI, Bhineka Tunggal Ika
Hari / Tanggal :
Alokasi Waktu : 60 Menit
Dimulai Pukul : 08.30 WIB
Diakhiri Pukul : 09.30 WIB
PETUNJUK UMUM
1. Untuk soal pilihan ganda menggunakan Lembar Jawaban Komputer (LJK)
2. Gunakan pensil 2B untuk menghitamkan bulatan pada Lembar Jawaban Komputer
3. Tulis nomor peserta anda pada Lembar Jawaban Komputer, kemudian hitamkan bulatan pada kolom nomor peserta anda.
4. Hitamkan secara penuh jawaban yang Anda anggap paling benar :
Contoh :
5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawab.
6. Laporkan kepada pengawas ruang bila terdapat tulisan kurang jelas, rusak atau jumlah soal kurang.
7. Jumlah soal sebanyak 50 butir pilihan ganda
8. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ruang
SELAMAT BERLOMBA
1. Alasan MPR-RI melakukan amandemen UUD 1945 adalah …
a. pemanfaatan sumber dana kurang jelas dan tidak transparan
b. kritik/saran dari masyarakat dapat untuk perbaikan
c. kekuasaan presiden terlalu dominan, semakin mutlak dan bersifat personal
d. dualisme peradilan kurang menjamin kepastian hukum
e. kekuasaan BPKP tidak jelas karena sangat tergantung kepada presiden
2. Makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke empat adalah …
a. memotivasi spiritual yang luhur yang bersifat religius
b. momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan
c. pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia
d. susunan negara, fungsi serta tujuan negara RI
e. motivasi nyata bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang layak
3. Makna yang terkandung dalam alinea kedua Pembukaan UUD NRI 1945 adalah …
a. kemerdekaan Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah YME
b. adanya momentum yang tepat untuk menyatakan kemerdekaan
c. kemerdekaan Indonesia harus diisi dengan program pembangunan
d. pemerintahan Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa
e. kehidupan bangsa Indonesia yang seimbangan antara material dan spiritual
4 Hubungan antara pokok pikiran pertama Pembukaan UUD NRI 1945 dengan Pembangunan Nasional adalah …
a. berhasilnya pembangunan nasional dipengaruhi oleh cita-cita moral rakyat yang luhur
b. berhasilnya pembangunan nasional sangat ditentukan oleh persatuan segenap bangsa Indonesia
c. pembangunan nasional berjalan lancar apabila didasarkan pada musyawarah untuk mufakat
d. berhasilnya pembangunan nasional dipengaruhi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab
e. pembangunan nasional berjalan lancar apabila dilandasi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
5. Pokok Pikiran dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh atas berkat rahmat Tuhan YME adalah yang…
a. Pertama d. Keempat
b. Kedua e. Pertama dan Keempat
c. Ketiga
6. Salah satu kesepakatan dasar sebelum MPR melakukan perubahan UUD Negara RI 1945 adalah ....
a. perubahan UUD melalui referendum
b. mempertegas sistem presidensial
c. pemilihan presiden melalui pemilu secara langsung
d. mengubah seluruh isi UUD 1945
e. pembentukan DPD
7. Dasar hukum perubahan UUD Negara RI 1945 adalah ……
a. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tentang referendum
b. pasal 37 UUD 1945
c. Hasil kesepakatan MPR dalam sidang umum
d. UU No. 75 tahun 1959 tentang dekrit presiden
e. Demonstrasi mahasiswa tahun 1998
8. Salah satu tujuan dilakukannya perubahan UUD Negara RI 1945 adalah ……
a. memudahkan pergantian presiden dan wakil presiden
b. terciptanya penyederhanaan ketatanegaraan RI
c. terciptanya penyederhanaan sistem kepartaian
d. tuntutan reformasi 1998
e. menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM
9. Perubahan UUD Negara RI 1945 dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah aslinya. Hal ini dikenal dengan istilah ….
a. adenium d. addendum
b. adelia e. referendum
c. adentium
10. Sistematika UUD Negara RI tahun 1945 setelah di ubah terdiri atas......
a. Pembukaan dan pasal-pasal.
b. Pembukaan, batang tubuh dan pasal-pasal
c. Pembukaan, pasal-pasal dan penjelasan
d. Pasal-pasal dan penjelasan
e. Pembukaan, batang tubuh, dan aturan peralihan
11. Berdasarkan Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundangan, kedudukan Pancasila berdasarkan Tap tersebut adalah sebagai … .
a. Sumber Hukum Dasar Nasional d. Kepribadian bangsa
b. Dasar Negara e. Cita – cita nasional
c. Pandangan Hidup
12. Sebelum dibentuknya MPR/DPR berdasarkan hasil pemilu, pelaksanaan Badan Legislatif dipegang oleh … .
a. MPRS d. DPAS
b. KNIP e. BPUPKI
c. DPRS
13. Pengesahan hasil amandemen ke-4 UUD NRI 1945 dilaksanakan pada … .
a. 21 Mei 1998 d. 16 Agustus 2000
b. 10 Agustus 1999 e. 10 Agustus 2003
c. 10 Agustus 2002
14. Pada hakikatnya landasan hukum yang menjelaskan tentang kewajiban dasar warga negara dalam menjunjung tinggi dan setia pada konstitusi negara dan dasar negara adalah ...
a. TAP MPR No. XX/MPRS/1966
b. Pembukaan UUD 1945 alinea I d. Pembukaan UUD 1945 alinea III
c. Pembukaan UUD 1945 alinea II e. Pembukaan UUD 1945 alinea IV
15. Anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Jumlah anggota DPD 2009 – 2014 berjumlah …..
a. 128 orang d. 136 orang
b. 132 orang e. 138 orang
c. 134 orang
16. Jumlah anggota MPR periode 2009 – 2014 adalah ….
a. 500 orang
b. 550 orang d. 750 orang
c. 678 orang e. 1000 orang
17. Pancasila memiliki dimensi pengembangan yang diperlukan guna memelihara dan memperkuat relevansinya dari masa ke masa. Pernyataan tersebut merupakan penjabaran dari dimensi....
a. realitas d. dinamis
b. idealisme e. fleksibilitas
c. demokrasi
18. Pada hakikatnya Pancasila disahkan bersama-sama dengan disahkannya UUD 1945 oleh panitia Persiapan Kemerdekaaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Pernyataan tersebut merupakan penjabaran fungsi Pancasila sebagai …..
a. Dasar Negara.
b. Jiwa bangsa Indonesia.
c. Sumber Hukum Dasar Nasional
d. Pandangan Hidup bangsa Indonesia
e. Perjanjian Luhur bangsa Indonesia
19. Semua tingkah laku dan perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua Sila Pancasila. Pernyataan tersebut merupakan penjabaran fungsi Pancasila sebagai …..
a. Dasar Negara
b. Pandangan Hidup bangsa Indonesia.
c. Jiwa bangsa Indonesia.
d. Sumber Hukum Dasar Nasional
e. Perjanjian Luhur bangsa Indonesia
20. Perhatikan data dibawah ini :
1.Cinta akan kemajuan dan pembangunan
2.Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang landasi akal sehat.
3.Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain.
4.Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.
Berdasarkan data diatas yang merupakan Implementas dari Nilai Kerakyatan terdapat pada nomor …..
a. 1 dan 3 d. 2 dan 4
b. 1 dan 4 e. 3 dan 4
c. 1 dan 2
21. Pada hakikatnya bagian dan materi dalam UUD Negara RI Tahun 1945 yang tidak dapat dilakukan perubahan sekalipun oleh MPR hasil pemilihan umum adalah …
a. Aturan Peralihan
b. Aturan Tambahan
c. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
d. Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945
e. Penjelasan UUD NRI Tahun 1945
22. Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar adalah dengan cara adendum, yaitu …
a. Naskah baru perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menggantikan naskah asli sebelumnya
b. Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 diganti dengan naskah perubahan yang baru
c. Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 digabungkan dengan naskah perubahan baru
d. Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan, dan naskah perubahan baru dilekatkan pada naskah asli.
e. Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 digabungkan dengan naskah perubahan baru ditambah dengan aturan peralihan
23. Perhatikan data berikut :
1. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar,
2. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara,
3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden,
4. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD,
5. Melantik Presiden dan Wakil Presiden,
6. Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden, serta
Berdasarkan data diatas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum diadakannya Perubahan UUD 1945 ditandai oleh nomor ...
a. 1, 2, dan 3
b. 3, 4, dan 5
c. 2, 4, dan 6
d. 3, 4, dan 6
e. 1, 3, dan 5
24. Perhatikan data berikut :
1. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar,
2. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara,
3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden,
4. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD,
5. Melantik Presiden dan Wakil Presiden,
6. Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden, serta
Berdasarkan data diatas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD 1945 ditandai oleh nomor ...
a. 1, 2, dan 3
b. 3, 4, dan 5
c. 2, 4, dan 6
d. 3, 4, dan 6
e. 4, 5, dan 6
25. Menurut Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 pada hakikatnya menyatakan tentang ….
a. Indonesia adalah negara kesatuan
b. Indonesia adalah negara hukum
c. Kekuasaan tertinggi ditangan rakyat
d. Bentuk Pemerinthan Indonesia adalah Republik
e. Presiden pemegang kekuasaan menurut UUD NRI 1945
26. Wewenang MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah…
a. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
b. Memilih presiden dan wakil presiden
c. Mengangkat dan melantik presiden dan wakil presiden
d. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
e. Memberhentikan presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat
27. Setelah adanya amandemen I UUD NRI 1945 khususnya pasal 5 ayat 1, mengakibatkan adanya perubahan kekuasaan presiden yaitu Presiden …
a. memperhatikan keinginan DPR
b. memberi gelar dan tanda kehormatan sesuai UU
c. menyatakan perang dengan persetujuan DPR
d. mengangkat duta dengan pertimbangan DPR
e. berhak mengajukan RUU kepada DPR
28. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Pernyataan tersebut terdapat dalam ...
a. Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945
b. Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945
c. Pasal 7B Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945
d. Pasal 7B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945
e. Pasal 7C UUD NRI Tahun 1945
29. Pasal 7C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pasal yang menyebutkan bahwa …
a. Negara Indonesia adalah Negara Hukum
b. Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuuk Republik
c. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
d. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahlamah Agung
e. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
30. Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan ....
a. Dewan Perwakilan Rakyat
b. Mahkamah Agung
c. Pengadilan Banding
d. Menteri Hukum dan HAM
e. Mahkamah Konstitusi
31. Sifat Pemilu berdasarkan pasal 22E ayat 5 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah...
a. jujur, adil, dan mandiri
b. nyata, mandiri, dan adil
c. nasional, tetap, dan mandiri
d. langsung, umum, dan tetap
e. nasional, mandiri, dan langsung
32. Berdasarkan Pasal 27 ayat 2 UUD NRI 1945 , warga negara Indonesia memilik hak ...
a. Kedudukan yang sama dalam hukum
b. Kedudukan yang sama dalam pemerintahan
c. Memasuki organisasi sosial dan politik
d. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak
e. Ikut serta dalam pemelihan umum dan pemerintahan
33. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasioanal. Rumusan pasal tersebut terdapat dalam UUD NRI 1945 pasal …..
a. 31 ayat 1
b. 31 ayat 2
c. 31 ayat 3
d. 31 ayat 4
e. 31 ayat 5
34. Negara bertanggung jawab atas penyediaan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pernyataan tersebut terdapat pada ...
a. Pasal 32 UUD NRI 1945 d. Pasal 34 ayat 2 UUD NRI 1945
b. Pasal 33 ayat 1 UUD NRI 1945 e. Pasal 34 ayat 3 UUD NRI 1945
c. Pasal 34 ayat 1 UUD NRI 1945
35. Komisi Yudisial diatur dalam Bab IX UUD NRI 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada dasarnya memiliki kewenangan dalam hal ...
a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung
b. Melakukan pengawasan atas Anggota DPR
c. Mengawasi dengan cermat semua perbuatan para hakim
d. Melakukan pengujian atas konstitusional Undang-Undang
e. Memutuskan perkara berkenaan dengan pembubaran partai politik.
36. Pada dasarnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/ 1998 adalah ...
a. Etika Kehidupan Berbangsa
b. Penyelenggaraan Otonomi Daerah
c. Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional
d. Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia
e. Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
37. Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. menyebabkan MPR mengeluarkan Ketetapan MPR RI, yaitu ...
a. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/ 1998
b. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000
c. Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000
d. Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001
e. Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001
38. Ketetapan ini mengamanatkan untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertaqwa, dan berahklak mulia serta berkepribadian Indonesia dalam kehidupan berbangsa. Pokok-pokok etika kehidupan berbangsa mengacu pada cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan, kemandirian, keunggulan dan kejayaan, serta kelestarian lingkungan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Amanat tersebut terdapat dalam Ketetapan MPR RI, yaitu ...
a. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/ 1998
b. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000
c. Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000
d. Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001
e. Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001
39. Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas…
a. Sentralisasi dan Desentralisasi
b. Desentralisasi dan Midebewind
c. Otonomi Umum dan Otonomi Khusus
d. Otonomi dan Tugas Pembantuan.
e. Perimbangan Pemanfaatan Sumberdaya Alam
40. Penugasan dari Pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dinamakan...
a. Tugas pembantuan
b. Madebewind
c. Sentralisasi
d. Desentralisasi
e. Otonomi Daerah
41. Yang dimaksud dengan equality before the law adalah Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Sedangkan istilah due process of law adalah…
a. Persamaan didalah hukum dan pemerintahan
b. Asas Praduga Tidak bersalah sebelum diputus pengadilan
c. Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
d. Penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum
e. Proses hukum yang dillaksanakan oleh bbadan-badan peradilan di Indonesia
42. Perhatikan data berikut :
1. adanya mekanisme impeachment.
2. Presiden dapat membubarkan DPR
3. Presiden di samping sebagai kepala negara, sekaligus sebagai kepala pemerintahan
4. adanya mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi
5. DPR dapat membubarkan kabinet
Berdasarkan data diatas yang merupakan ciri- ciri sistem pemerintahan presidensial ditandai oleh nomor ...
a. Nomor 1, 2, dan 3
b. Nomor 1, 3, dan 4
c. Nomor 1, 3, dan 5
d. Nomor 2, 3, dan 4
e. Nomor 2, 4, dan 5
43. Dalam Sistem Pemilihan Umum, yang berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah…
a. Partai Politik kepada Komisi Pemilihan Umum
b. Rakyat sebagai Perwujudan Demokrasi Pancasila
c. Perwakilan Partai politik pada Dewan Perwakilan Rakyat
d. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum
e. Praksi- praksi dan Komisi – komisi di Majelis Permusyawaratan Rakyat
44. Kuorum rapat Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dihadiri oleh sekurang-kurangnya…
a. ½ dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
b. ½ + 1 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
c. 1/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
d. 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
e. 3/4 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
45. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah…
a. Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri yang diselenggarakan secara bersama-sama.
b. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.
c. Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan yang diselenggarakan secara bersama-sama.
d. Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan yang diselenggarakan secara bersama-sama.
e. Pemilihan Pejabat sementara presiden dan wakil presiden sampai dilaksanakannya pemilihan umum yang dipercepat
46. Hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah hak ...
a. interpelasi
b. angket
c. budget
d. menyatakan pendapat
e. mengajukan pertanyaan
47. Penghentian proses peradilan kepada seseorang sekelompok orang yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum, dan kepadanya telah diproses melalui lembaga peradilan yang dihentikan dinamakan ...
a. grasi
b. amnesti
c. abolisi
d. remisi
e. rehabilitasi
48. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam pelaksanaan Pemilihan umum Tahun 2009 didasarkan pada …
a. UU No. 22 tahun 2007 d. Pasal 24 UUD NRI 1945
b. UU No. 42 tahun 2008 e. Pasal 25 UUD NRI 1945
c. UU No. 2 tahun 2008
49. Dalam mengangkat pejabat negara, seperti Duta Besar, Gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI dan kepala kepolisian. Presiden RI perlu pertimbangan dan/atau persetujuan dari Lembaga .....
- Komisi Yudisial
- Mahkamah Agung
- Dewan Perwakilan Rakyat
- Mahkamah Konstitusi
- Majelis Permusyawaratan Rakyat
50. Dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, pembentukan sebuah provinsi dapat dilakukan dengan memiliki paling sedikitnya ...
a. 5 (lima) kabupaten/kota
b. 7 (tujuh) kabupaten/kota
c. 10 (sepuluh) kabupaten/kota
d. 1/2 kabupaten/kota dari jumlah provinsi di seluruh Indonesia
e. 2/3 kabupaten/kota dari jumlah provinsi di seluruh Indonesia
-o0 MGMP – PKn SMK Jakarta Pusat 0o-
Berbagai Sumber
0 Response to "Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan PKn SMK TA 2014/2015 - foldersoal.com"
Post a Comment